Terbaru 2018 | Contoh Surat Menyurat

Terbaru 2018 | Contoh Surat Menyurat
Contoh Surat Pengantar dari RT, RW dan Kelurahan

Contoh Surat Pengantar dari RT, RW dan Kelurahan

Contoh Surat Pengantar dari RT/RW dan Kelurahan. Surat pengantar biasanya digunakan sebagai surat untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan. Mengenai surat pengantar, surat ini memiliki peranan penting di dalamnya. Surat pengantar ini sendiri merupakan sebuah surat yang dibuat dengan tujuan untuk memberitahukan pada pihak yang dituju bahwa hal yang ingin dilakukan oleh sang pembawa surat telah diketahui serta atas izin orang yang bertanggung jawab.

Sebelum langsung memberikan anda contoh tentang surat pengantar dari RT/RW. Ada baiknya anda mengetahui beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat surat pengantar berikut ini bagian-bagian dalam menyusun surat pengantar dokumen:

Pemilihan Bahasa
Karena surat pengantar termasuk dalam jenis surat resmi, maka bahas yang digunakan harus bahasa yang baku yang sudah sesuai dengan EYD.

Pada umumnya orang yang menerima dokumen dari anda biasanya orang yang sibuk. Maka anda haruslah bisa memilih bahasa agar tidak terlalu bertele-tele namun tidak menimbulkan kesan sopan. Dengan seperti ini maka penerima surat pengantar akan merasa di hargai dan institusi anda akan terkesan resmi dan professional.

Tanggal
Dalam surat resmi juga tidak pernah meninggalkan tanggal, jadi untuk surat pengantar dokumen yang anda buat juga jangan melupakan tanggal kapan surat tersebut di buat.

Karena ada beberapa format dalam penulisan tanggal, dalam bahasa indonesia yang selama ini sering digunakan, maka anda harus bisa menggunakan format penulisan dengan baik. Pada surat resmi sendiri, penulisan tanggal yang sering digunakan ialah tanggal dan tahun menggunakan angka, sedangkan pada bulan menggunakan tulisan huruf.

Pengirim dan penerima
Surat pengantar dokumen biasanya memiliki penerima yang khusus, dan karena itu sebabnya dalam membuat surat pengantar anda harus menulisakan nama penerima dengan jelas. Kalaupun dengan kebutulan anda tidak mengetahui dengan jelas nama penerimanya, setidaknya anda menuliskan jabatan penerima.

Begitu juga dengan anda sebagai pengirim surat, anda harus menuliskan nama dan instansi anda dengan lengkap.

Kop Surat
Salah satu ciri utama dari surat resmi adalah memiliki kop surat atau kepala surat, itu sebabnya pada surat pengantar juga memiliki kop surat.

Nah, berikut ini contoh surat pengantar dari RT/RW yang bisa Anda jadikan bahan referensi :

RUKUN TETANGGA (RT) 04
RUKUN WARGA (RW) 10
KELURAHAN KLAPAGADING KULON
KECAMATAN WANGON, KABUPATEN BANYUMAS
__________________________________________________

Surat Keterangan
Nomor : ..................................


Saya yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus RT 04/ RW 10, Kelurahan Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, dengan ini menerangkan bahwa :

  Nama                     : ....................................................
  Tempat tanggal lahir : ....................................................
  Jenis Kelamin           : ....................................................
  Pekerjaan               : ....................................................
  No. KTP/KK             : ....................................................
  Kewarganegaraan     : ....................................................
  Agama                   : ....................................................
  Alamat                   : ....................................................
                                ....................................................
                                ....................................................
  Maksud/Keperluan    : ....................................................
                                ....................................................
                                ....................................................

Demikian surat pernyataan ini kami berikan guna proses tindak lanjut ke tingkat selanjutnya.

Wangon, 3 Agustus 2017


Pengurus RW 10                                                       Hormat Kami :
Nomor : .............                                                   Pengurus RT 04

(...................)                                                     (...................)

Demikian untuk Contoh Surat Pengantar dari RT RW yang telah kami rangkun secara detail, semoga informasi diatas dapat bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Anda, sekian dan sampai jumpa dilain kesempatan.
5 Contoh Surat Keterangan Sehat Lengkap

5 Contoh Surat Keterangan Sehat Lengkap

Contoh Surat Keterangan Sehat Dari Dokter. Surat keterangan sehat biasanya diterbitkan oleh dokter. Surat keterangan sehat tersebut berfungsi untuk menyatakan bahwa seseorang yang tercantum namanya di dalam surat keterangan sehat dalam kondisi yang benar benar sehat. Surat keterangan sehat tersebut biasanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi dalam mendaftar pekerjaan atau pada beberapa kepentingan lainnya. Disamping itu dengan menggunakan surat sehat pastinya beberapa lembaga yang memang membutuhkan keterangan sehat tersebut akan lebih mudah dan cepat mengetahui tentang kondisi dari orang yang dimaksud.

Selain itu, untuk mendaftar pekerjaan, kadangkala surat keterangan sehat tersebut juga dibutuhkan. Yang pastinya mau tidak mau kita harus mencari surat keterangan tersebut kepada dokter yang bisa melewati puskesmas ataupun rumah sakit. Baiklah, tanpa berpanjang lebar pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba berbagi untuk anda contoh surat keterangan sehat yang banyak beredar. Anda bisa langsung simak dibawah ini.

Surat Ketarangan Sehat dari Dokter

SURAT KETERANGAN SEHAT DOKTER
Darma Hardiyana
SIP : 17/SIP/KAB.BELU/VII/2017
Nama                      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tempat / Tgl Lahir    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat                     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yang bersangkutan dinyatakan SEHAT / TIDAK SEHAT untuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pernyataan ini dibuat di . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . .
.
Ttd
.
.
dr. Darma Hardiyana

Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas

SURAT KETERANGAN SEHAT

Dengan ini menyatakan bahwa :
Nama             : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umur              : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setelah dilakukan pemeriksaan :
TB         : . . . . . . . . . cm.
BB         : . . . . . . . . . kg
Tensi      : . . . . . . . . .
Lain-lain :  . . . . . . . . .
Dinyatakan  dalam keadaan SEHAT , untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Purwokerto,……………03…
.
.
(…………………………..)

Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit

SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT
No : …….. / RSUD / ……. / …….

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :
Nama                      :  ______________________
Jenis Kelamin           :  Laki-laki / Perempuan *)
Umur                       :  _____ Tahun
Pekerjaan                :  _______________________
Alamat                    :  _______________________
Telah diperiksa kesehatan badannya untuk menjadi / mengikuti :
__________________________________
.
Ternyata             : SEHAT / TIDAK SEHAT dan TIDAK BERCACAT  *)
Catatan :

TD             :  _______ mmHg
BB             :  _______ Kg
TB              :  _______ Cm
Gol. Darah  :  _______
Buta Warna :  _______
         Purwokerto, ………… 03 …….
Dokter yang memeriksa
.
.
( _________________ )
* NB : Lingkari yang Benar

Surat Keterangan Sehat dari Poliklinik Kampus

UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN PURWOKERTO
POLIKLINIK KESEHATAN
…………………………………..
SURAT KETERANGAN DOKTER
Nomor : …………………………
Yang bertanda tangan di bawah ini : Dokter Poliklinik . . . . . . . .
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama               :
Umur                :
Kebangsaan   :
Agama             :
Prodi                :
Alamat             :
Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut ternyata keadaan kesehatannya adalah: . . . . .
Surat keterangan ini dipergunakan untuk keperluan . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demikian Surat Keterangan tentang kesehatan ini dibuat atas permintaan sendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
.
Yang diperiksa
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nama
Purwokerto, . . . . . . . . . . . . .  2017
Dokter yang memeriksa
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP / NPRT

Contoh Surat Keterangan Berbadan Sehat

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURWOKERTO SELATAN
Jl. Prof. M Yamin IV. Karang Klesem, Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Telp. (0281) 6845019 – Kode Pos 53142
====================================================

SURAT KETERANGAN DOKTER
Nomor: 654/765/PKM-BS/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Dokter Puskesmas Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dengan ini menerangkan bahwa:

Nama                        : Rafia Nurul Perdana
Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 15 Oktober 1994
Jenis Kelamin             : Perempuan
Pekerjaan                  : Belum/Tidak Bekerja
Alamat                       : Desa Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas
Keperluan                  : Untuk Kelengkapan Adm Mengikuti Tes/Lamaran Pekerjaan

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Agustus 2017 telah diperiksa kesehatannya dan hasil yang bersangkutan dalam keadaan SEHAT.

Demikian surat keterangan sehat ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Klesem, 3 Agustus 2017
Dokter UPTD Puskesmas Purwokerto Selatan


dr. Astry Widya Ningsih
NIP: 19854042630112342009

TD: 110/70 mmh
TB: 60 kg
BB: 178 cm
GOL: AB

Semoga dengan Contoh Surat Keterangan Sehat Dari Dokter diatas dapat menjadi referensi atau bahan rujukan untuk Anda yang hendak membuat di puskesmas atau rumah sakit. Sekian dan termia kasih banyak atas kunjungannya, sampai jumpa lagi dilain kesempatan.
Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kuning di Disnaker

Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kuning di Disnaker

Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kuning di Disnaker. Pengertian secara umum fungsi Kartu Kuning yang memiliki sebutan resmi sebagai Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu AK-1 adalah sebagai bukti diri seorang pelamar pekerjaan dalam melakukan pelamaran kerja pada suatu instansi atau perusahaan di Indonesia (tetapi ada juga perusahaan yang tidak terlalu memperdulikan kegunaan Kartu AK-1 ini), tidak menutup kemungkinan cara pembuatan dan persyaratan yang diwajibkan dalam pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja hampir sama di seluruh Indonesia.

PEMBUATAN KARTU KUNING/AK.1

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No.13 Tahun 2003

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.203/1999



B. KETENTUAN UMUM

1. Kartu Kuning/AK.1 digunakan untuk melamar pekerjaan, baik kepada instansi pemerintah maupun swasta.

2.
Kartu Kuning/AK.1 diperlukan bila sewaktu-waktu ada lowongan pekerjaan.

3.
Kartu Kuning/AK.1, berlaku 2 (dua) tahun dan harus melapor 6 (enam) bulan sekali, bila belum mendapat pekerjaan.

4.
Bila ada perubahan alamat/data harus segera melapor dan diganti, sesuai dengan data yang baru dan apabila sudah diterima di perusahaan swasta maupun pemerintah Kartu Kuning/AK.1 dikembalikan ke Kantor Sosial Tenaga Kerja.


C. PERSYARATAN

1. PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU KUNING DALAM NEGERI


 –  Fotocopy KTP yang masih berlaku.


 –  Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir.


 –  Pas foto ukuran 3 X 4 = 3 lembar.

2. PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU KUNING LUAR NEGERI


  –  Fotocopy Kartu Keluarga.


 –  Fotocopy KTP yang masih berlaku.

.  –  Pasphoto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 3 lembar.


 –  Fotocopy surat izin berangkat bekerja keluar dari Orang tua/Suami di cap dan ttd. Desa.

 3.  PERSYARATAN REKOM PASPOR


 –  Surat Tanda Penduduk (KTP)


 –  Kartu Keluarga (KK)


 –  Akte kelahiran/ Surat kenal lahir.


 –  Surat Izin orang tua/suami/istri yang diketahui oleh Desa.


 –  Surat Perjanjian penempatan.


 –  Tanda Bukti Kelulusan Medikal test.


 –  Asuransi pra penempatan.

.  –  Disertai pengantar dari PT/ Cabang PT dan daftar nama calon TKI.


 –  Photo 3×4  (4 lembar) untuk pembuatan AK 1 /kartu kuning.


 –  Surat pengantar rekrut dari BP3TKI bandung yang masih berlaku.



D. PROSEDUR PELAYANAN

1. Pencari Kerja datang sendiri tidak mewakilkan dan menyampaikan berkas persyaratan kepada petugas.

2. Petugas mengadakan penelitian atas berkas dan mewancarai pencari kerja yang isinya dituangkan kedalam formulir AK.II.

3. Petugas mengisi kartu AK.1 (Kartu Kuning /Kartu Pencari Kerja) dan setelah selesai langsung di serahkan kepada pencari kerja.



E. BIAYA

Gratis.



F. WAKTU PENYELESAIAN

Minimal 1 hari jam kerja (tergantung banyaknya pencari kerja)



G. LOKASI PENGURUSAN

Dinas Sosial Tenaga Kerja setempat.

Sumber : http://banjarkota.go.id/ dan dikutip dari berbagai sumber.

Demikian tata Cara Pembuatan Kartu Kuning yang bisa Anda jadikan referensi dan bahan rujukan dalam mengawali karir yang sesuai harapan Anda. Semoga artikel diatas dapat bermanfaat dan berguna untuk Anda yang membutuhkannya. Sekian dan saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya.
Cara dan Syarat Mengurus Setifikat Tanah

Cara dan Syarat Mengurus Setifikat Tanah

Cara dan Syarat Mengurus Setifikat Tanah yang benar sesuai prosedur. Dalam sistem hukum Agraria di Indonesia dikenal ada beberapa macam hak penguasaan atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok Agraria, yaitu antara lain: Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan.

Pada dasarnya istilah “sertifikat” itu sendiri berasal dari bahasa Inggris (certificate) yang berarti ijazah atau Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat tertentu. Dengan pemberian surat keterangan berarti Pejabat yang bersangkutan telah memberikan status tentang keadaan seseorang.

Istilah Sertifikat Tanah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah bahwa telah menerangkan bahwa seseorang itu mempunyai hak atas suatu bidang tanah, ataupun tanah seseorang itu dalam kekuasaan tanggungan, seperti sertifikat Hipotek atau Kreditverband, berarti tanah itu terikat dengan Hipotek atau Kreditverband (Budi Harsono:1998).

Pengertian Sertifikat Tanah dapat dilihat dasarnya yaitu dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, menyebutkan bahwa:
Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ayat (2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Dengan berdasar ketentuan Pasal 19 UUPA, khususnya ayat (1) dan (2), dapat diketahui bahwa dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak-hak atas tanah, sebagai akibat hukumnya maka pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan surat tanda hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut.

Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah atau disebut juga Sertifikat Hak terdiri salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dijilid dalam 1 (satu) sampul. Sertifikat tanah memuat:
a. Data fisik: letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan beban yang ada di atas tanah.
b. Data yuridis: jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak.

Istilah dalam hal dimaksud sebagai surat tanda bukti hak atas tanah dapat kita temukan di dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961, bahwa: Ayat (3) Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit secara bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang berhak.

Ayat (4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Serifikat hak atas tanah ini diterbitkan oleh Kantor Agraria Tingkat II (Kantor Pertanahan) seksi pendaftaran tanah. Pendaftaran itu baik untuk pendaftaran pertama kali (recording of title) atau pun pendaftaran berkelanjutan (continious recording) yang dibebankan oleh kekuasaan hak menguasai dari negara dan tidak akan pernah diserahkan kepada instansi yang lain. Sertifikat tanah yang diberikan itu dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah, apabila dipersengketakan.

Berdasarkan keadaan bahwa pada saat ini banyak terjadi sengketa di bidang  pertanahan, sehingga menuntut peran maksimal dan profesionalisme yang tinggi dari petugas Kantor Pertanahan yang secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan waktu untuk menyelesaikan proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan maupun pengenaan sanksi kepada petugas Kantor Pertanahan apabila melakukan kesalahan dalam pelaksanaan seluruh dan atau setiap proses dalam pendaftaran tanah. Hal ini erat kaitannya dengan hakikat dari sertifikat tanah itu sendiri, yaitu:
  1. Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak baik oleh manusia secara perorangan maupun suatu badan hukum.
  2. Merupakan alat bukti yang kuat bahwa subjek hukum yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah pemegang hak sesungguhnya, sebelum dibuktikan sebaliknya atau telah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat tanah.
  3. Memberikan kepastian mengenai subjek dan objek hak atas tanah serta status hak atas tanah tersebut.
Syarat dan Cara Mengurus Sertifikat Tanah
Langsung saja pada inti artikel ini, yakni terkait cara mengurus untuk membuat surat sertifikat tanah yang benar sesuai dengan prosedur. Silahkan perhatikan langkah-langkahnya dibawah ini.

Pengurusan di Kelurahan Setempat

1. Mengurus Surat Keterangan Tidak Sengketa
Fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak ada sengketa. Pemohon adalah pemilik yang syah

2. Mengurus Surat Keterangan Riwayat Tanah
Surat keterangan riwayat tanah berfungsi untuk menerangkan secara tertulis riwayat pengusaan tanah dari sejak awal mulai ada pencatatan di kelurahan sampai dengan pengusaan saat ini. Dalam surat keterangan riwayat tanah tersebut diceritakan proses peralihan baik berupa peralihan sebagian-sebagian atas keseluruhan.

3. Mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik
Dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dicantumkan sejak kapan waktu perolehan penguasaan tanah tersebut.

Pengurusan di Kantor Pertanahan

1. Mengajukan permohonan sertifikat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diurus di kelurahan dan dilengkapi dengan syarat formal seperti :
Fotocopy KTP dan KK pemohon
Fotocopy PBB tahun berjalan
Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang
2. Petugas dari Kantor Pertanahan Akan Melakukan Pengukuran
Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor peranahan

3. Pengesahan Surat Ukur Hasil Pengukuran dilokasi akan dicetak dan dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada umumnya adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

4. Penelitian oleh Petugas Panitia A
Setelah Surat Ukur ditandangani, dilanjutkan dengan proses panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Paniatia A terdiri atas petugas dari BPN dan Lurah setempat.

5. Pengumuman Data Yuridhis di Kelurahan dan BPN
Data yurdhis permohonan hak tanah tersebut diumumkan dikantor Kelurahan dan BPN selama enam puluh hari. Hal ini bertujuan supaya memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. Dalam praktiknya bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain.

6. Terbitnya SK Hak Atas Tanah
Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi di lanjutkan dengan penerbitan SK Hak Atas Tanah, dimana tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)

7. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)
BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan seperti yang tercantum dalam Surat Ukur. Besarnya BPHTB tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah.

8. Pendaftaran SK Hak untuk Diterbitkan Sertifikat
SK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI)

9. Sertifikat Selesai dan Bisa Diambil
Lama waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan. Umumnya sekitar 6 bulan dengan catatan bahwa tidak ada kekurangan didalam persyaratan diperlukan.

Dikutip dari berbagai sumber..

Semoga setelah membaca informasi dari Cara dan Syarat Mengurus Sertifikat Tanah diatas dapat menjadi bahan referensi Anda dalam menyeselsaikan suatu keperluan dan kebutuhan. Singkat kata, kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Anda. Sampai jumpa lagi dilain kesempatan dalam informasi lainnya.
Cara dan Persyaratan Membuat SIM Sesuai Prosedur

Cara dan Persyaratan Membuat SIM Sesuai Prosedur

Cara dan Persyaratan Membuat SIM Sesuai Prosedur. Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. UU No. 14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menjelaskan UU No. 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.

Untuk SIM perorangan terdiri dari lima bagian diantaranya :
  • SIM A, Pengemudi mobil penumpang dan barang dengan jumlah berat kurang dari 3,5 ton
  • SIM B I, Pengemudi mobil penumpang dan barang dengan jumlah berat lebih dari 3,5 ton
  • SIM B II, Pengemudi alat berat, kereta penarik, kendaraan bermotor yang menarik kereta dan sejenisnya dengan berat lebih dari 1 ton.
  • SIM C, Pengemudi sepeda motor
  • SIM D, Pengemudi kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas.
Untuk SIM Kendaraan bermotor umum diantaranya :
  • SIM A Umum,pengemudi kendaraan bermotor umum dan barang dengan beban kurang 3,5 ton
  • SIM B I Umum, pengemudi kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat lebih dari 3,5 ton.
  • SIM B II Umum, pengemudi kendaraan penarik atau kendaraan bermotor yang menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat lebih dari 1 ton
Setelah anda mengetahui beberapa jenis SIM maka tugas selanjutnya adalah mendatangi Samsat terdekat di Kota atau daerah Anda. Namun sebelum itu anda harus memenuhi beberapa persyaratan seperti usia sudah mencukupi, sehat, melengkapi administrasi dan lulus ujian tes. Untuk syarat minimal usia SIMA A, C dan D harus diatas 17 tahun. Sedangkan untuk SIM B1 20 tahun dan SIM B II 21 tahun.

PERSYARATAN
Usia (minimal) :
a. 17 tahun untuk SIM A, C, dan D
b. 20 tahun untuk SIM B I
c. 21 tahun untuk SIM B II
d. 20 tahun untuk SIM A Umum
e. 22 tahun untuk SIM B I Umum
f. 23 tahun untuk SIM B II Umum
Administrasi :
a. Identitas diri berupa KTP
b. Mengisi formulir pengajuan SIM
c. Rumusan sidik jari oleh petugas
d. Surat keterangan sehat dari dokter 
e. Surat lulus tes psikologis (khusus SIM B)
Lulus Ujian :
a. Ujian teori
b. Ujian praktik, dan/atau
c. Ujian keterampilan melalui simulator
BIAYA :
1. Penerbitan SIM A
    a. Baru              : Rp 120.000,-
    b. Perpanjangan  : Rp 80.000,-

2. Penerbitan SIM B I
    a. Baru              : Rp 120.000,-
    b. Perpanjangan  : Rp 80.000,-

3. Penerbitan SIM C
    a. Baru              : Rp 100.000,-
    b. Perpanjangan  : Rp 75.000,-

4. Penerbitan SIM D
    (khusus penyandang cacat)
    a. Baru              : Rp 50.000,-
    b. Perpanjangan  : Rp 30.000,-

5. Pembuatan SIM Internasional
    a. Baru              : 250.000,-
    b. Perpanjangan  : 225.000,-

Sumber : Wikipedia dan dari berbagai sumber.

Nah, betapa pentingnya kan membuat SIM? Maka bagi kalian warga Indonesia yang baik dan sudah berumur atau memenuhi syarat membuat SIM segerah datang ke samsat untuk segera mendaftarkan diri. Semoga setelah membaca artikel diatas tentang Cara dan Syarat Membuat SIM dapat menjadi bahan referensi bagi Anda yang belum mempunyai SIM.
Cara dan Syarat Membuat Paspor Sesuai Prosedur

Cara dan Syarat Membuat Paspor Sesuai Prosedur

Cara dan Syarat Membuat Paspor Sesuai Prosedur. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual.

Persyaratan Pembuatan Paspor Baru:
  1. Fotocopy E-KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  2. Fotocopy Kartu Keluarga
  3. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah Terakhir
Catatan: Berkas asli lebih baik dibawa juga. Bagi yang belum punya E KTP tidak bisa mengurus.

Persyaratan Pembuatan Paspor Karena Kehilangan:
  1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  2. Fotocopy Kartu Keluarga
  3. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah Terakhir
  4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
Catatan: Berkas asli lebih baik dibawa juga. Bagi yang belum punya E KTP tidak bisa mengurus.

Persyaratan Pembuatan Paspor Untuk Tugas Instansi/Lembaga/Kedinasan:
  1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  2. Fotocopy Kartu Keluarga
  3. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah Terakhir
  4. Surat Rekomendasi atau Izin dari Atasan atau Sponsor
Catatan: Berkas asli lebih baik dibawa juga. Bagi yang belum punya E KTP tidak bisa mengurus.

Prosedur Pembuatan Paspor:

1. Mendaftar secara online di Laman resmi Ditjen Imigrasi di www.imigrasi.go.id
2. Datang ke kantor imigrasi di hari yang telah ditentukan.Bawa dokumen, wawancara dan foto.
3. Transfer biaya pembuatan paspor melalui bank BNI
4. Datang kembali ke kantor imigrasi di hari yang telah ditentukan untuk mengambil paspor mu yang sudah selesai yay! Biasanya tiga hari pasca wawancara dan foto.

Biaya Membuat Paspor:
  • Rp 300.000 untuk pembuatan paspor
  • Rp 55.000 untuk jasa TI Biometrik
  • Total Rp 355.000
  • Bayar di bank yang ditunjuk
Fungsi paspor

Fungsi paspor sendiri adalah sebagai data yang akan mempermudah pendataan seseorang untuk melakukan suatu perjalanan internasional. Paspor juga diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Demikian dari penjelasan dan penjabaran diatas mengenai Cara dan Syarat Membuat Paspor yang baik dan benar secara prosedur. Semoga artikel tersebut dapat memudahkan kepentingan Anda, sekian dan terima kasih.
Cara dan Persyaratan Membuat NPWP Pribadi

Cara dan Persyaratan Membuat NPWP Pribadi

Cara dan Persyaratan Membuat NPWP Pribadi. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor ini dipakai oleh setiap wajib pajak setiap kali mereka berurusan dengan kantor pajak.

Siapa sajakan yang wajib mendaftarkan diri dan memiliki NPMW?
Yang wajib mendaftarkan diri dan memiliki NPWP adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi:
  • Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah
  • Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
  • Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); dan
  • Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Persyaratan Membuat NPWP Pribadi
Untuk persyaratan mendaftar NPWP pribadi baik secara manual maupun online, berkas yang perlu kamu siapkan ialah :
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
  2. Surat keterangan kerja dari perusahaan, atau SK PNS bagi yang PNS.
  3. Khusus bagi yang berwirausaha, pergunakan fotokopi surat keterangan usaha minimal dari kelurahan serta mengisi form pernyataan usaha disertai materai 6.000 (surat keterangan usaha bisa di dapat di kelurahan, sedangkan form penyataan usaha sudah tersedia di kantor pajak, materai 6.000 bawa sendiri).

Cara Mendaftar NPWP Pribadi
Cara ini sebenarnya lebih cepat prosesnya dari pada cara mendaftar NPWNP pribadi secara online, namun bagi karyawan yang tidak mempunyai waktu tentu cara ini kurang efektif. Sebelum kamu mendaftar NPWP pribadi secara manual kamu harus menyiapkan berkas persyaratan mendaftar NPWP pribadi yang sudah saya jelaskan diatas. Jika persyaratan sudah lengkap silahkan untuk datang ke kantor pajak sesuai dengan KTP Anda, namun jika kamu sekarang tinggal tidak sesuai dengan alamat KTP kamu bisa meminta surat keterangan domisili di kelurahan tempat kamu tinggal sekarang, lalu mendaftarkan NPWP di kantor pajak terdekat.

Berikut cara mendaftar NPWP pribadi secara manual yang bisa kamu lakukan :
  1. Datang ke kantor pajak terdekat sesuai alamat KTP, dengan membawa berkas yang sudah disebutkan diatas pada jam kerja (08.00-16.00) hari senin-jumat, untuk hari sabtu, minggu atau tanggal merah kantor pajak tutup.
  2. Mengisi form pendaftaran NPWP Pribadi secara lengkap, untuk formnya sudah disediakan di kantor pajak jadi Anda tinggal mengisi lengkap dan benar.
  3. Jika sudah mengisi form, silahkan mengambil antrian (jika rame) lalu menyerahkan berkas; fc ktp, surat keterangan kerja dan form pendaftaran ke petugas pajak.
  4. Biasanya kartu NPWP anda akan jadi hari itu juga, jadi anda tinggal menunggunya untuk mendapatkan kartu NPWP pribadi. Namun beberapa kantor pajak ada yang dikirim melalui POS untuk kartu NPWP pribadi dan bukti penfataran NPWP, namun sebagian besar kartu NPWP langsung bisa anda ambil saat itu juga.
Idealnya yang memiliki NPWP sudah pasti memiliki penghasilan, namun bagaimana bagi yang belum bekerja? Apa saja syaratnya? Biasanya Pihak KPP akan menolak Wajib Pajak yang ingin memiliki NPWP manun belum memiliki penghasilan. Untuk menyiasatinya biasanya ada beberapa KPP yang memperbolehkan bagi Wajib pajak yang belum bekerja namun ditambah dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan atau Desa tempat domisili.

Demikian semoga dengan kemudahan Cara dan Syarat Membuat NPWP pribadi diatas, serta proses pendaftarannya baik secara manual akan mempermudah Anda dalam memiliki sebuah kartu NPWP.
Tata Cara Serta Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Tata Cara Serta Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Tata Cara Serta Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

BIODATA PENDUDUK
1. Penduduk WNI wajib melaporan Kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan Biodatanya
2. Pencatatan Biodata Penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat :
a)   Surat Pengantar dari RT dan RW
b)   Kutipan Akta Kelahiran
c)   Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar
d)   Kartu Keluarga
e)   Kartu Tanda Penduduk
f)    Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah atau
g)   Kutipan Akta Perceraian

KARTU KELUARGA ( KK )
1. Penduduk WNI wajib melaporkan susunan Keluarganya kepada Instansi pelaksana melalui Lurah dan Camat
2. Penerbitan KK dilakukan setelah memenuhi syarat :
a.  Surat Pengantar RT dan RW
b.  Ijin tinggal tetap bagi orang asing
c.  Foto copi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
d.  Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang dalam wilayah NKRI
e.  Surat Keterangan datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
f. Kartu Keluarga (KK) lama karena penambahan/pengurangan anggota Keluarga

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
1. Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI,dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a.  Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
b.  Surat pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah
c.  Poto copy Kartu Keluarga
d.  Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi Penduduk yang belum berusia 17 tahun
e.  Kutipan Akta Kelahiran
f.  Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar  negeri Karena  pindah
2. Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap,dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a.   Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
b.   Foto kopi Kartu Keluarga
c.   Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
d.   Kutipan Akta Kelahiran
e.   Paspor dan Izin Tinggal Tetap ,dan
f.    Surat Keterangan Catatan Kepolisian .
3. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ,dilakukan setelah  memenuhi syarat berupa :
a.   Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak
b.   Fotokopi KK ,dan
c.   Paspor dan izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
4. Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a.   Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah datang
b.   Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
5. Penerbitan KTP di dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan tata cara :
a.   Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan
b.   Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan
c.   Instansi Pelaksana mencetak dan menerbitkan KTP

SURAT KETERANGAN PINDAH
1. Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dilakukan dengan memenuhi syarat :
a.   Surat Pengantar RT dan RW
b.   Kartu Keluarga
c.   Kartu Tanda Penduduk
2. Penduduk WNI mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah
3. Lurah menanda tangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi dan meneruskan berkas formulir pindah kepada Camat.
4. Camat menanda tangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi dan meneruskan Surat pengantar pindah kepada Instansi Pelaksana untuk di terbitkan Surat Keterangan Pindah.

 SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG
1. Penduduk WNI melaporkan kedatangannya kepada RT/RW dan Lurah ditempat tujuan dengan menunjukan surat keterangan pindah datang
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang
3. Lurah menanda tangani dan meneruskan Lurah menanda tangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang kepada camat.
4. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikan kepada Instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah datang
5. Surat Keterangan pindah datang digunakan sebagai dasar proses penerbitan KK dan KTP serta kependudukan
6. perekaman ke dalam database.

PENCATATAN KELAHIRAN
1. Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat domisili penduduk ( azas Domisili ).
2. Pencatatan kelahiran penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat :
a.   Surat Pengantar RT/RW
b.   Surat Keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran
c.   Nama dan identitas saksi kelahiran
d.   Kartu Keluarga orang tua
e.   Kartu Tanda Penduduk orang tua
f.   Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua ( legalisir )
3. Mengisi Formulir Dengan Lengkap ( Formulir dapat diambil di Disdukcapil materai 6000 )
4. Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan

PENCATATAN KEMATIAN
1. Pencatatan kematian WNI dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian setelah memenuhi syarat berupa :
a.  Surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan dari Lurah
b.  Keterangan Kematian dari dokter/paramedis (jika meninggal di Rumah sakit)

2. Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada instansi pelaksana setelah memenuhi syarat :
a.   Keterangan kematian dari dokter/paramedis
b.   Poto kopi KK dan KTP bagi orang asing yang memeiliki ijin tinggal tetap
c.   Potokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal
d.   Potokopi paspor

PENCATATAN PERKAWINAN
1. Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan
2. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a.   Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan-
b.   KTP suami dan isteri
c.   Pas foto suami dan isteri
d.   Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri
e.   Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing
3. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan

PENCATATAN PERCERAIAN
1.   Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
2.   Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan kutipan Akta Perkawinan.
3. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan

PENCATATAN PENGAKUAN ANAK
1. Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran .
2. Pencatatan pengakuan anak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a.   Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui kepala Desa/Lurah
b.   Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
c.   Kutipan Akta kelahiran ,dan
d.   Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
e.   Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksanaan mencatat dalam register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran.
  
PENCATATAN PENGESAHAN ANAK
1. Pencatatan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana tempat tinggal pemohon.
2. Pencatatan pengesahan anak dilakukan setelah memenuhi syarat :
a.   Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah
b.   Kutipan Akta Kelahiran
c.   Potokopi kutipan Akta Perkawinan
d.    Potokopi Kartu Keluarga
e.    Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
3. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register Akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran.

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK
1. Pencatatan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
2. Pencatatan pengangkatan anak dilakukan setelah memenuhi syarat :
a.   Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak
b.   Kutipan Akta Kelahiran
c.   Kartu Tanda Penduduk Pemohon
d.   Kartu Keluarga Pemohon
3. Pejabat Pencatatan sipil pada Instansi pelaksana memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran.

PENCATATAN PERUBAHAN NAMA
1. Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil
2. Pencatatan perubahan nama dilakukan setelah memenuhi syarat :
a.   Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama
b.   Kutipan Akta Catatan Sipil
c.   Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
d.   Potokopi Kartu Keluarga
e.   Potokopi Kartu Tanda Penduduk
3. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan Akta catatan sipil.
Tata Cara dan Persyaratan Membuat SKCK Secara Online

Tata Cara dan Persyaratan Membuat SKCK Secara Online

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (disingkat SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut. SKKB berlaku selama 6 (enam) bulan.

Mengikuti perkembangan jaman yang semakin canggih, membuat SKCK saat ini juga bisa dilakukan secara online, yaitu melalui website kepolisian sesuai dengan daerahnya. Anda cukup klik tombol Registrasi SKCK Online, kemudian Anda akan diarahkan ke pengisian formulir permohonan SKCK.

Adapun persyaratan untuk pembuatan SKCK online bagi warga negara Indonesia (WNI) adalah:
  • Fotocopy paspor
  • Copy KK
  • Copy KTP
  • Copy Akta Kelahiran atau Ijazah
  • Pas foto 4 X 6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang foto warna merah
Setiap daerah memiliki alamat website pemohonan SKCK yang berbeda.
  1. Situs Polri
Jika Anda ada di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang, maka registrasi SKCK dilakukan di situs skck.polri.go.id.
  1. Situs Polda Jawa Barat (Jabar)
Bagi Anda yang tinggal di daerah Jawa Barat, informasi permohonan SKCK dapat diakses melalui situs http://www.jabar.polri.go.id.
  1. Situs Polda Bali
Untuk yang berdomisili di Bali, maka pengurusan SKCK dapat diakses melalui situs bali.polri.go.id. Di situs ini jika semua formulir sudah diisi dengan benar, maka SKCK dapat diproses dalam jangka waktu 5 menit saja.
  1. Situs Polda Jawa Tengah
Masyarakat Jawa Tengah pun bisa mengurus SKCK melalui situs skck.jateng.polri.go.id.
  1. Situs Polda Jawa Timur
Sedangkan bagi masyarakat Jawa Timur dapat mengurus SKCK melalui situs jatim.skck.online.
  1. Situs Polres Sidoarjo
Khusus bagi masyarakat Jawa Timur yang berdomisili di Sidoarjo, jika memiliki kebutuhan akan SKCK pada tingkat Polres, maka bisa mengakses situs sidoarjo.skck.online.
  1. Situs Polres Malang
Untuk yang berdomisili di Malang dapat mengakses situs polresmalang.com. Namun saat ini situs ini memang tidak dapat kami temukan. Oleh karenanya, Anda bisa langsung mengunjungi Polres setempat.
  1. Situs Polres Pontianak
Pengurusan SKCK di Pontianak dapat diakses melalui skck.polrestapontianakkota.org.
  1. Situs Polres Barelang
Bagi yang berdomisili di Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang (Barelang) pengurusan SKCK online dapat dilakukan di http://www.polrestabarelang.com/syarat-dan-ketentuan-skck-online.
  1. Situs Polres Bogor
Polres Bogor menyediakan akses pengurusan SKCK online di situs daftarskckbogor.com.
  1. Polres Palembang
Sedangkan untuk masyarakat Palembang permohonan SKCK dapat diakses di restapalembang.org/form/form.php.
  1. Situs Polres Banyuwangi
Anda bisa mengakses situs polresbanyuwangi.com untuk pengurusan SKCK di Kabupaten Banyuwangi.

Perlu diketahui bahwa di setiap daerah mungkin memiliki kebijakan yang berbeda mengenai kepengurusan SKCK. Namun dokumen utama yang harus ada umunya sama di daerah mana saja.

Sebagai bentuk pelayanan masyarakat pemilikan SKCK ini merupakan hak siapa saja agar Anda tidak kesulitan jika hendak mengurus berbagai kepentingan administratif. Selain itu, biaya SKCK biasanya selalu tertera di loket pelayanan. Oleh karenanya, bayarlah sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Jangan pernah memberikan lebih pada petugas.

Pengetahuan mengenai pembuatan berbagai dokumen penting untuk berbagai keperluan memang perlu untuk diketahui. Nah, semoga dengan Cara Membuat SKCK Secara Online dapat memudahkan anda dalam berbagai keperluan.
Cara dan Syarat Membuat SKCK Yang Benar Sesuai Prosedur

Cara dan Syarat Membuat SKCK Yang Benar Sesuai Prosedur

Cara dan Syarat Membuat SKCK. SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor Kepolisian untuk mengetahui catatan kriminal seseorang. Sebelumnya, surat ini disebut Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Surat ini dibutuhkan sebagai pelengkap administrasi untuk berbagai keperluan. Namun, memang tidak semua orang membutuhkan SKCK. Apalagi surat ini memiliki masa kadaluarsa, yaitu enam bulan. Oleh karenanya, kebanyakan orang hanya membuat SKCK jika dibutuhkan saja.

Pembuatan SKCK pun tidak rumit. Sekarang prosedur pembuatannya lebih sederhana bahkan bisa dilakukan secara online. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai kegunaan SKCK dan bagaimana cara membuatnya.

Apakah kegunaan SKCK?

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, SKCK merupakan pelengkap persyaratan administrasi untuk berbagai keperluan. Kegunaan dari SKCK ini pun nantinya menentukan dimana SKCK Anda akan diterbitkan. Mudahnya, dapat kita kelompokan menjadi tiga jenis SKCK berdasarkan kantor kepolisian yang menerbitkan, dengan kegunaan yang berbeda-beda.

SKCK yang diterbitkan Kepolisian Sektor (Polsek)

Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan Kepolisian tingkat kecamatan atau kota. SKCK yang diterbitkan di Polsek dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti berikut.
  • Digunakan apabila melamar pekerjaan non pegawai negeri dan bukan BUMN, seperti di perusahaan swasta.
  • Digunakan sebagai pelengkap persyaratan untuk masuk perguruan tinggi atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat.
  • Digunakan jika Anda ingin mencalonkan diri sebagai perangkat desa.
  • Digunakan sebagai lampiran saat Anda mengajukan izin usaha.
SKCK yang diterbitkan Kepolisian Resor (Polres)

Kepolisian Resor merupakan tingkat Kepolisian yang mencakup area kabupaten. Kepemilikan SKCK yang diterbitkan oleh Polres dapat digunakan untuk keperluan.
  • Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
  • Untuk melamar pekerjaan di perusahaan BUMN non PNS.
  • Pencalonan diri untuk menjadi Kepala Desa, Bupati, atau anggota DPR tingkat daerah.
SKCK yang diterbitkan Kepolisian Daerah (Polda)

Kepolisian Daerah (Polda) merupakan kantor Kepolisian tingkat wilayah dan berada langsung di bawah Polri. SKCK yang diterbitkan di Polda digunakan untuk berbagai keperluan seperti berikut.
  • Digunakan untuk membuat Paspor.
  • Pencalonan Walikota atau anggota DPR tingkat provinsi.

Persyaratan dalam membuat SKCK

Adapun dalam membuat SKCK ada beberapa dokumen yang harus Anda lampirkan. Berikut adalah persyaratan yang harus Anda miliki saat membuat SKCK baru atau memperpanjang SKCK yang sudah ada.

Persyaratan untuk membuat SKCK yang baru
  1. Surat Pengantar dari Kelurahan dimana pemohon berdomisili
  2. Fotocopy SIM/ KTP, dan sebagai catatan, alamat yang tertera pada kartu identitas Anda harus sesuai dengan Surat Pengantar dari Kelurahan
  3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  4. Fotocopy Akta Kelahiran
  5. Pas foto 4 X 6 sebanyak 6 lembar
  6. Di kantor kepolisian Anda akan diberikan Daftar Riwayat Hidup untuk diisi dan dilampirkan
  7. Melakukan pengambilan sidik jari di kantor kepolisian
Persyaratan untuk memperpanjang SKCK
  1. Membawa SKCK asli atau yang sudah dilegalisir
  2. Maksimal masa kadaluarsa SKCK yang bisa diperpanjang adalah satu tahun. Jika lebih dari setahun, harus mengulang proses/ membuat yang baru.
  3. Fotocopy SIM/ KTP
  4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  5. Fotocopy Akta Kelahiran
  6. Pas foto 4 X 6 sebanyak 3 lembar
  7. Formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor kepolisian
Untuk biaya pembuatan SKCK ini adalah RP 30.000. Biaya ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016.

Pembuatan SKCK langsung melalui kantor kepolisian/secara offline

Pembuatan SKCK di kantor polisi dapat dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Pelayanan dimulai pada pukul 08:00 dan tutup di pukul 15:00.

Prosedurnya sama seperti ketika Anda mengurus berbagai keperluan di instansi lainnya. Anda harus datang ke loket untuk mengambil Formulir Daftar Riwayat Hidup. Ketika selesai mengisi formulir, masukkan formulir dan kelengkapan lainnya dalam satu map.

Setelah itu Anda akan menjalani proses pengambilan sidik jari. Jika pengambilan sidik jari selesai, Anda lalu diminta untuk menyerahkan semua kelengkapan di loket termasuk membayar uang pembuatan SKCK. Selanjutnya, Anda tinggal menunggu nama Anda dipanggil untuk mengambil SKCK. JIka semua proses sudah dijalani dengan benar, maka pembuatan SKCK hanya butuh waktu sehari atau dua hari.

Sebaiknya Anda datang lebih awal agar bisa menyelesaikan semua prosesnya lebih cepat. Jangan lupa untuk menyiapkan fotocopy dokumen yang diperlukan sebanyak 3 atau 5 lembar untuk masing-masing. Hal ini untuk mengantisipasi supaya Anda tidak perlu bolak balik memfotocopy jika dibutuhkan.

Semoga dengan artikel mengenai Cara dan Sayat Membuat SKCK diatas dapat bermanfaat bagi anda, dan sekaligus menjadi bahan referensi untuk kedepannya. Terima kasih atas kunjungannya..
Back To Top